Kugadaikan SK Ku*

KALAU almarhum Gombloh pernah mempopulerkan lagunya yang berjudul “Kugadaikan Cinta Ku”, lain halnya dengan para guru yang sekarang punya lagu “wajib” persis menyerupai lagu sang penyanyi legendaris itu, yakni “Kugadaikan SK Ku”.

Maaf, tak ada maksud untuk menyinggung apalagi menghina martabat guru dengan pernyataan demikian, namun nyatanya memang demikian adanya. Saat ini, banyak sekali dijumpai sejumlah guru kerap “menyekolahkan” SK nya pada sebuah bank. Bahkan ada seorang guru yang sampai ia pensiun tak pernah lagi melihat sebentuk apa SK nya itu karena sampai ia pension pun SK nya itu masih “bersekolah” di sebuah bank daerah.

Fenomena tersebut memang bukan lagi rahasia umum, kalau dulu hal itu hanya dilakukan segelintir orang (guru-red) saja. Namun sekarang, mereka tak lagi harus “susulumputan” karena kini ada banyak guru yang menempuh jalan demikian. Bahkan mungkin kalau ada yang tidak ikut, ia akan dianggap “aneh” dan “sombong”.

Meminjam uang ke bank dengan borg (jaminan-red) Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru oleh sebagian guru memang dianggap sebagai langkah terakhir untuk memenuhi tuntutan hidup yang semakin hari terus melangit. Kendati sebagian dari mereka mengaku terpaksa, namun keterpaksaan akhirnya akan menjadi pilihan ketika keterpaksaan berada pada titik tak ada jalan keluar. Maka berduyun-duyunlah para umar bakri itu menggadaikan SK nya ke sejumlah bank.

Bagi pihak bank sendiri, meminjami kredit pada nasabah seperti guru adalah tambang emas tersendiri untuk mendulang keuntungan. Betapa tidak, pihak bank tidak akan takut kalau kredit yang mereka cairkan kepada guru macet. Pasalnya, debitur tinggal memotong saja gaji para kreditur tersebut untuk membayar cicilannya.

Maka jadilah, saat penerimaan gaji bulanan tiba, banyak guru yang hanya menerima beberapa lembar rupiah saja atas jerih payahnya mencerdaskan bangsa selama sebulan, bahkan ada guru yang harus gigit jari tiap bulannya karena defisit alias tak dapat apa-apa, karena gajinya habis oleh potongan sana sini, oleh bank, oleh koperasi dan oleh bank-bank keliling lainnya.

Miris, itulah yang dapat disikapi atas fenomena tersebut. Ironis, demikian realitas tersebut kalau dilukiskan dengan kata-kata. Sejatinya, seorang guru, sebagai insan pendidik haruslah mendapatkan penghargaan yang setimpal atas jasa mulianya itu. Betapa tidak, dari tanganyalah kita dapat membaca ai u eo dan mampu melafalkan alif ba ta. Dan dari mulutnya pula kita belajar alam maya pada ini. Namun, kerja keras dan jasa-jasanya dalam memberantas kebodohan tak jua pula mengantarkan mereka pada posisi yang selayaknya, setidaknya dari segi kesejahteraan hidup.

Akibatnya, saat jasa-jasanya hanya dihargai ala kadarnya oleh masyarakat, terutama oleh pemerintah, maka lagi-lagi, “menyekolahkan” SK ke bank guna memperoleh sejumlah uang adalah solusi yang ditempuh agar tetap bisa bertahap hidup.

Maka bukanlah euforia, disaat pemerintah menganggarkan sektor pendidikan sebesar 20% dari APBN beberapa waktu lalu, maka histeria guru pun begitu menggema dan membahana di seantero negeri ini. Pun demikian, ketika pemerintah tak kunjung pula merealisasikan janjinya tersebut, maka seluruh guru pun langsung bereaksi satu suara menuntut pemerintah segera merealisasikan janjinya itu.

Maka tak heran, kita kerap menyaksikan di media akhir-akhir ini, ribuan guru dari seluruh pelosok negeri terkonsentrasi di ibukota guna menuntut sang presiden agar konsisten dengan janjinya itu. Betapa tidak, jikalau anggaran pendidikan sebesar 20% itu benar terwujud, maka tak berlebihan jika hal itu merupakan angin surga bahkan oase di padang sahara bagi guru. Nasibnya akan terangkat, kesejahteraannya jadi bangkit, dan status sosial di lingkungannya turut meningkat.

Jikalau kita mencoba untuk membanding-bandingkan nasib guru di sini dengan disejumlah negera lain, tentulah para guru bangsa ini akan merasa iri dibuatnya. Soalnya, profesi guru di sejumlah negara, sebut saja, Malaysia, Singapura, Jepang, atau Korea, merupakan profesi yang dihormati dan tentu saja terjamin dari segi kesejahteraannya.

Bahkan, seorang guru di sana begitu dihargai dan disanjung puja. Malah di Jepang, konon katanya, seorang murid takkan berani mendahului langkah sang guru ketika ia sedang berjalan sementara ada gurunya yang sedang berjalan di depan, dan akan selalu menunduk saat berpapasan dengan gurunya sebagai wujud penghormatan atas profesinya.

Andai saja kenyataan tersebut diterapkan di negeri ini, mungkin saja produk yang dihasilkan bukan lagi sebatas kuantitas hasil pengajaran (Quantity Value) melainkan sudah mengarah pada kualitas hasil (Quality Value). Dan tak ada lagi pula kita temui ada guru yang mencari penghasilan tambahan guna menutupi kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi oleh gajinya sebagai guru.

Bukan lagi rahasia, potret para pendidik di negeri ini begitu memilukan, di sudut-sudut kota kecil banyak kita jumpai, ada guru yang merangkap tukang ojek, bahkan menjadi bankir keliling guna mencari tambahan penghasilan. Malah, profesinya pun kerap dijadikan ajang obyekan. Dengan dalih mencari tambahan, ia pun mengais laba dari hasil penjualan buku kepada siswa, atau dari foto kopian tugas belajar siswa, untuk hal ini memang menjadi dilematis tersendiri.

Keadaan yang serba terbatas itulah yang telah menjadikan guru “kreatif”. Namun sayangnya, bukan dalam hal kreativitas peningkatan kualitas diri sebagai seorang pendidik yang sarat ilmu. Namun, kreatif dalam hal bagaimana menambah penghasilan.

Karenanya, saat wakil presiden kita gerah dengan aksi demo guru menuntut anggaran pendidikan dan malah balik menyerang para pendidik itu dengan tuduhan ada banyak di antara mereka yang bodoh karena kurang membaca sebagaimana dikutip media beberapa waktu lalu. Maka, jika para guru itu diberi hak untuk menjawab, mungkin semuanya akan satu suara, jangankan untuk beli buku, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja mereka harus kembali mendendangkan syair “Kugadaikan SK Ku”

Karenanya, tak bijak rasanya jika kita menuding para pendidik itu tidak mampu mengatur keuangannya. Soalnya, kendati dimenej sedemikian hingga penghasilan mereka, bahkan dengan menggunakan kalkulator tercanggih di dunia dengan 20 digit sekalipun, toh hasilnya sama saja.

Akan tetapi, sebagai penutup atas tulisan ini, sebagai wujud penilaian obyektif, perlu juga kiranya kita memandang fenomena tersebut dari dua sisi yang berbeda. Kita memandang, disatu sisi, fenomena tersebut merupakan wujud reaktif, namun di sisi lain, perlu pula dipertanyakan, apakah ini merupakan gejala konsumerisme yang telah melanda diri para pendidik di negeri ini, dimana keinginan telah dikedepankan dan jauh meninggalkan kebutuhan.

Pasalnya, antara kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang kentara perbedaannya, kendati diantara keduanya terdapat keterkaitan substansial. Ketika kebutuhan yang dikedepankan, maka akan melahirkan sifat kebersahajaan dan kesederhanaan hidup. Namun, saat keinginan yang dijadikan pijakan, maka akan melahirkan perilaku konsumtif.

Inilah yang perlu digarisbawahi sekaligus dipertanyakan? Apakah benar fenomena meminjam uang ke bank merupakan wujud “protes” guru atas penghasilan pas-pasan yang selama ini mereka terima dari pemerintah, atau karena mereka selalu merasa kurang dan tidak cukup dengan apa yang didapat, karena penyakit konsumtif telah menjangkiti tubuh mereka? Entahlah….

*meminjam judul tulisan karya R. J. Kadarisman dengan judul serupa yang disadur dari www.pendidikan,net

@firmantaqur’07

~ by secangkirkopipagi on August 8, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: