Trafficking in Person, Sebuah “Bom Waktu”

DEWASA ini, permasalahan perdagangan orang (trafficking in person) di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, ada sekitar 700 ribu hingga satu juta anak dan perempuan yang menjadi korban trafficking dalam kurun setahun. Wilayah Jawa Barat sendiri menduduki peringkat teratas sebagai daerah yang paling banyak terjadi kasus perbudakan abad modern ini.

Terkait kasus trafficking yang menimpa perempuan, kerap menimpa sejumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW), baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri.   Sementara kasus yang menimpa anak-anak, biasanya digunakan untuk praktek pelacuran, pengemis di jalan, pengedar narkotika, serta untuk dieksploitir di tempat-tempat kerja yang berbahaya, seperti pertambangan dan perkebunan.

Bahkan, belakangan diketahui, ada sejumlah modus baru terkait perdagangan anak tersebut, yakni untuk adopsi palsu, perekrutan perang, pedofilia, penjualan organ tubuh, bahkan dieksploitir secara seksual melalui produksi video porno. Karenanya, praktek trafficking ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan perempuan, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual.

Secara definitif, trafficking itu sendiri menurut Kongres Stockholm merupakan suatu pemindahan orang secara rahasia dan terlarang yang bertujuan mengeksploitasi dan hanya memberi keuntungan pada perekrut, trafficker (pelaku trafficking) dan sindikat kejahatan.

Dalam prakteknya, trafficking merupakan suatu kegiatan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan/penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi/menerima bayaran untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik lain.

Selama ini, Indonesia kerap dipandang oleh dunia internasional sebagai salah satu negara terburuk dalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak tersebut. Padahal, jika merujuk pada salah satu klausus dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang meletakkan dasar bagi perlindungan terhadap hak azasi manusia (HAM), yakni :

“Tak seorangpun akan diperlakukan sebagai budak atau hamba sahaya, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya akan dilarang,” Maka praktek trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat serius.

Namun sayangnnya, penanganannya kasus trafficking di Indonesia hanya dilakukan secara kasuistis, belum komprehensif.  Akibatnya, hingga saat ini kasus-kasus tersebut masih mencuat ke permukaan.

Pemerintah mengidentifikasikan daerah-daerah yang banyak terkena kasus trafficking adalah daerah miskin di Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan daerah penerima di Indonesia adalah kota-kota besar, daerah industri dan daerah wisata. Di luar negeri, negara-negara penerima adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan dan Australia.  Selain itu, perbatasan Indonesia dan Malayasia menjadi tempat yang sangat strategis dalam melakukan aksi penyelundupan karena minimnya penjagaan di wilayah tersebut.

Sedangkan kelompok yang rentan menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan.

Selain itu, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, terlibat masalah ekonomi (utang piutang), anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orangtua, suami/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia, putus sekolah.

Dan juga korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Menurut data trafficking in persons report dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat serta Komisi Ekonomi dan Sosial Politik atau Economy Social Commision on Asia Pacific, menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terburuk dalam upaya penanggulangan perjualbelian perempuan dan anak.

Sedangkan laporan Organisasi Buruh Sedunia (ILO) menyebutkan bahwa setiap tahunnya, lebih dari 10 ribu anak di bawah umur 18 tahun sudah dipekerjakan sebagai pelacur di lima kota besar di Indonesia.  Angka itu mungkin lebih tinggi lagi, karena masih banyak dari pelacur tersebut yang bekerja secara tersembunyi di tempat-tempat ilegal.

Dari laporan ILO itu juga diketahui banyak anak di Indonesia dipaksa bekerja sebagai pelacur oleh keluarganya atau orangtuanya sendiri, karena tekanan ekonomi.  Sebagian lainnya dipaksa bekerja sebagai pengemis, pembantu rumahtangga dan sebagai kurir narkotika. Bahkan, sebagiannya lagi diperdagangkan ke Singapura, Malaysia, Taiwan dan Jepang.

Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking dimanapun termasuk di Indonesia adalah kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, serta desakan ekonomi.

Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannnya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan mendapatkan uang.

Banyak anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para trafficker (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Selain itu, faktor penyebab tingginya angka trafficking, terutama menyangkut anak-anak adalah banyaknya daerah konflik. Di Aceh misalnya, akibat konflik senjata berkepanjangan beberapa tahun lalu, menyebabkan banyak anak tidak mendapatkan hak kasih sayang yang seharusnya menjadi miliknya. Anak-anak dari “Serambi Mekkah” ini pun akhirnya banyak yang diadopsi untuk dijadikan pembantu rumah tangga.  Belum lagi pengungsi asal Poso, Maluku, Papua dan Timor Timur.

Sementara itu, menurut pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tingginya angka kasus trafficking di Indonesia lebih disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya, 1) Lemahnya penegakan hukum; 2) Belum adanya peraturan/UU yang khusus mengatur mengenai trafficking; 3) Kurangnya pemahaman dan sosialisasi terhadap masalah trafficking; 4) Keterbatasan data dan informasi; dan 5) Belum adanya wadah/koordinasi nasional yang khusus mengenai trafficking.

Untuk itu, pemerintah telah membuat kebijakan nasional penanggulangan perdagangan perempuan dan anak. Kebijakan tersebut meliputi harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional; penegakan hukum terhadap segala bentuk perdagangan perempuan dan anak; kerja sama kemitraan lokal, nasional, regional dan multilateral; serta pengembangan lingkungan yang kondusif dan peduli terhadap hak-hak anak serta pembentukan gugus tugas penghapusan perdagangan perempuan dan anak (P3A).

Selain itu, pemerintah juga membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut masih tidak memadai untuk menghadapi suatu persoalan yang sebesar dan penuh kompleksitas sebagaimana masalah perdagangan anak dan perempuan.

Bahkan perangkat hukum yang ada pun belum berpihak penuh terhadap korban, contohnya sampai saat ini kasus-kasus perdagangan perempuan ditangani dalam 3 pasal, yaitu Pasal 296 KUHP yang menentukan bahwa barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di hukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.

Pasal 297 KUHP yang menentukan bahwa memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum selama-lamanya 6 tahun, dan Pasal 298 KUHP yang menentukan bahwa pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 281, 284 -290 dan 292-297, maka dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak-hat tertentu.  Kalau si tersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 292-297 dalam melakukan pekerjaannya, dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu.

Namun, ketiga perangkat hukum tersebut cenderung tidak mampu menjerat para pelaku trafficking dalam segenap keanekaragaman bentuknya, karena pasal-pasalnya hanya mencakup perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi perempuan dan penjabaran unsur-unsur tentang perdagangan perempuan itu pun penuh dengan kerancuan.

Kesulitan lain berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan sebagai ”Kejahatan terhadap kesusilaan” dalam KUHP.  Hal ini sangat sempit jika dibandingkan dengan keluasan dan kompleksitas persoalan bagaimana terungkap pada defenisi internasional tentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak dan kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia.

Dengan demikian, maka perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kasus trafficking tersebut masih belum bisa dilakukan secara maksimal.  Selain itu, perangkat perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak-hak anak ini juga masih sangat minim, walaupun telah ada beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak anak ini, namun disinyalir masih kurang tersosialisasi secara baik.

Perdagangan orang (trafficking in persons) merupakan tindak kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena telah mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, merampas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Jika tidak ditangani secara  komprehensif maka kasus trafficking di Indonesia akan menjadi “bom waktu” yang dapat meledak secara tiba-tiba, sehingga dapat mengancam kualitas perempuan serta kualitas dari generasi penerus bangsa.

Karenanya, keseriusan aparat penegak hukum mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sangat dinantikan demi memenuhi rasa keadilan serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dari tindakan trafficking tersebut, salah satunya secara konsisten memberikan prioritas penanganan dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Jika demikian, maka diharapkan kasus-kasus trafficking yang terjadi di Indonesia bisa dieliminir sehingga Indonesia bisa dihapuskan dari daftar negara-negara yang dicap sebagai negara terburuk dalam menangani perdagangan perempuan dan anak tersebut, semoga.

@Firman Taqur – Cianjur/15/5/12

~ by secangkirkopipagi on July 7, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: